Jika kita membahas tentang bantuan sosial atau bansos tentu tidak ada habisnya. Bahkan bisa menjadi sarana percekcokan antara Pemerintah Desa dengan warga. Sudah terjadi berkali-kali, warga protes ke Pemdes karena bansosnya tidak cair.

Sejauh ini mestinya masyarakat dapat belajar dari kasus yang terjadi di lapangan. Bahwa bansos tidak bisa diandalkan atau terlalu diharapkan. Sudah sering terjadi, kasus bansos tidak cair. Dikarenakan memang dalam kartu ATM tidak tertransfer dana dari pusat.

Kita ambil kasus bansos BPNT Pusat. Setelah tidak cair selama 6 bulan, tiba-tiba cair lagi dengan nominal yang menumpuk. Kalau sebulan dapat Rp. 200.000,- maka per 6 bulan menjadi Rp. 1.200.000,- pada sekali cair. Atau dapat 6 paket sembako sekaligus.

Diharapkan warga bisa belajar dari kasus-kasus yang ada. Jadi bisa lebih bersabar dan menerima apa adanya.

Kemarin saat pencairan bansos BPNT Pusat, KPM dibuat deg-degan. Sebab ada beberapa KPM yang juga menerima bonus uang tunai sebesar Rp. 900.000,-. Katanya sih bonus ini untuk BPNT Reguler. Toh nyatanya menimbulkan tanda tanya. Yang dimaksud dengan BPNT Reguler itu yang bagaimana??

Setahu kita BPNT Pusat terbagi atas KPM murni penerima BPNT Pusat dan yang double PKH. Lalu yang termasuk kategori reguler ini belum ada penjelasan. Yang terjadi, ada sebagian KPM BPNT double PKH juga dapat bonus tersebut.

Karena ketidakjelasan keterangan ini, membuat warga atau KPM selalu bertanya-tanya. Agen serta Pemdes pun sangat sulit untuk menjawab dan memberi penjelasan. Karena informasi yang tidak jelas. Kejadian seperti inilah yang menjadi faktor pemicu kerusuhan. Berbagai dugaan negatif pun muncul di kalangan masyarakat. Harapannya tahun depan tidak terjadi kerancuan seperti ini lagi. Belajar dari tahun ini, pemerintah yang menangani bansos harus pandai mengatur perencanaan dan programnya agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Mengupdate data-data bansos agar tepat sasaran dan tidak double funding yang mengakibatkan kesenjangan sosial.

Oleh: R_di