Dalam upaya meminimalisir terjadinya perubahan data administrasi atau bahkan data yang hilang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro mengadakan Desk Administrasi Pemerintahan Desa Tahun 2022 selama empat hari.
Kegiatan yang dimulai sejak hari Kamis hingga Senin, tanggal 8 - 13 September 2022 ini wajib diikuti oleh setiap desa di Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya untuk mengecek kondisi lapangan terkait keberadaan berkas administrasi desa baik Perdes, Perkades, Permakades, SK dan lainnya.
Selain mengecek langsung berkas administrasi juga sebagai langkah awal untuk desa agar pengarsipan berkas penting desa dapat dilakukan dengan berbasis digital. Artinya dengan pengarsipan seperti itu dapat meminimalisir penggunaan kertas serta perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak tertentu.
Lebih lanjut pada hari terakhir ini Selasa, 13 September 2022 merupakan giliran desa dari 6 kecamatan yaitu, Baureno, Kanor, Kalitidu, Ngasem, Gayam dan Bubulan. Semua desa dicek satu per satu daftar kepemilikan berkas administrasi pemerintahan desanya.
Turut hadir pada undangan ini ialah Desa Samberan Kecamatan Kanor yang diwakili oleh Kasi Pemerintahan M. Ariyadi. Menurutnya, hasil dari desk administrasi pemerintahan desa untuk Desa Samberan dinilai baik oleh tim penguji. Hanya saja perlu penyempurnaan dan melengkapi berkas yang masih ada kekurangan sedikit.
Bapak Imam R sebagai tim penguji menjelaskan secara kumulatif administrasi pemerintahan Desa Samberan sudah baik. Hampir semua yang dibutuhkan desa telah dibuat. Seperti Perdes SOTK, Perkades Survei Satuan Harga barang dan jasa, SK pengangkatan tim PPKD yang hampir semua desa terlupakan.
Harapannya dengan pelaksanaan kegiatan ini menjadi cambuk bagi Pemerintah Desa Samberan untuk menyimpan atau mengarsipkan berkas pentingnya dengan basis digital, sehingga ada jejak rekam dan sangat mudah ditemukan tentunya saat sewaktu-waktu dibutuhkan. Selain itu, juga dapat dipublikasikan ke masyarakat khususnya warga Desa Samberan melalui website desa agar terwujudkan sistem pemerintahan yang "Good Governance".
Oleh: _admin3