Akhir-akhir ini ada beberapa KPM penerima bansos yang tidak cair, seperti PKH serta BPNT. Bahkan ada KPM yang hanya menerima satu kali pencairan saja. Lantas faktor apa yang menjadi penyebab kegagalan bansos itu untuk cair? Dan akhirnya menimbulkan kericuhan di masyarakat.

Dalam kesempatan ini pihak Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro menerangkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab bansos gagal cair, diantaranya: data KPM invalid atau tidak padan dengan Dinas Dukcapil serta data telah terhapus by sistem. Hal tersebut disampaikan pagi tadi, Selasa (21/06/22) pada acara Pelatihan Peningkatan Pemahaman Operator Siks Ng Desa/Kelurahan se Kabupaten Bojonegoro.

Setelah adanya kasus temuan BPK terkait anggaran 6,7 triliun yang telah disalurkan untuk bansos namun ada kesalahan prosedur. Diharapkan operator Siks Ng tingkat Daerah dapat merefresh data dtks kembali. Supaya data penerima bansos benar-benar valid dan tepat sasaran.

Lebih lanjut disampaikan bahwa seharusnya hanya ada kuota 40% untuk masyarakat miskin di Desa yang berhak diusulkan dalam dtks.

Kemudian terkait tentang angka kemiskinan Bojonegoro pada tahun 2020 yang rilis tahun 2021 mencapai 12,77%. Sementara itu, di tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 0,5% sehingga menjadi 13,27% rilis tahun 2022. Data ini diperoleh dari BPS Kabupaten Bojonegoro.

Faktanya upaya Bupati Bojonegoro dalam menangani kemiskinan telah diwujudkan dengan berbagai macam program bantuan sosial. Mulai BPNTD, Bansos Yatim, UHC/KIS, BKD Jamban, Aladin dan lain sebagainya. Semua program telah dilaksanakan dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bojonegoro yang berhak. Akan tetapi mengapa angka kemiskinan meningkat?

Hal tersebut melatarbelakangi adanya kegiatan Pemutakhiran Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (Damisda). Sebagai langkah bijak untuk memperoleh data valid terkait data masyarakat miskin.

Dtks merupakan sumber data pokok dari semua bansos yang akan diberikan. Jadi diharapkan dengan sangat agar operator Siks Ng dapat mengelola dengan baik. Supaya bansos tersebut tepat sasaran.

Berbanding terbalik dengan harapan di atas. Di lapangan masih banyak bansos tidak tepat sasaran. Faktor itu menjadi kendala bagi operator baik tingkat Desa maupun Daerah. Karena kewenangan masih berada di tingkat Kemensos.

Selain pembahasan tentang pemutakhiran dtks, peserta juga diberikan Sosialisasi PBI JKN oleh tim BPJS Bojonegoro.

Poin penting pada sosialisasi tersebut adalah kuota PBI JK 98,6 jt secara nasional. Sedangkan di Kabupaten Bojonegoro terdapat kuota sebanyak 5.842 jiwa. Harapannya kuota ini segera terisi penuh sehingga tidak dilemparkan ke kabupaten lain.

Oleh: R_di